SEJARAH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH


Pembentukan Kesatuan Kepolisian Propinsi Jawa Tengah

Sejarah berdirinya Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan Kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah, Raden Said Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Bersamaan dengan itu, Kepolisian di daerah spontan dibentuk oleh anggotanya masing-masing, seiring dengan dibentuknya pemerintahan daerah. Tanggal 1 Juli 1946 dibentuklah Jawatan Kepolsian Negara berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD. Jawatan Kepolisian Negara dipimpin Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Penetapan ini kemudian dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK)

Pada perkembangannya, setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969, yang antara lain menetapkan bahwa ada perbedaan tugas kewajiban antara Kepolsian dan Angkatan Perang Republik Indonesia (AKRI). Pendekatan sosial dan urusan keamanan nasional adalah urusan Kepolisian, sedangkan pendekatan pertahanan keamanan nasional adalah urusan Angkatan Perang. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, Polri segera melakukan penyesuaian dalam organisasi. Perubahan struktur organisasi di tingkat pusat (Markas Besar Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) adalah dengan Surat Keputusan Men/Pangak No. Pol. : 20/SK/Pangak/1969 tanggal 17 Pebruari 1969 dan disusul dengan perubahan struktur organisasi Kepolisian di daerah. Kemudian dengan kepungurusan Presiden No. 5/1969 tanggal 1 Juli 1969 kedudukan dan tugas Angkatan Kepolisian dikembalikan sebagaimana mestinya dan diadakan perubahan dengan Panglima Angkatan Kepolsian menjadi Kepala Kepolisian Republik indonesia  disingkat Kapolri, dan adanya penyebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Mabak.

Perkembangan Pendidikan Kepolisian di Jawa Tengah

Pada awal tahun 60-an dirasakan adanya kekurangan personel Bintara Polri untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Umum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Menteri Kepala Kepolisian mengeluarkan Ketetapan No. Pol. : 62/SK/MK1961 tanggal 31 Desember 1961 tentang pembangunan SPN (Sekolah Polisi Negara) Cabang di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Salah satu Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Jawa Tengah adalah SPN Purwokerto. Dalam perkembangan selanjutnya telah mulai dibangun beberapa SPN sebagai tempat pendudukan Calon Bintara Polri, dan berdasarkan Surat Keputusan berikutnya, yaitu Surat Keputusan No. Pol. : 61/SK/MK/1952 tanggal 4 Juli 1962 telah didirikan 6 buah SPN baru, dan SPN Banyubiru di Semarang adalah merupakan salah satunya.

Kepolisian Daerah (Polda)

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan sususnan Organisasi ABRI, yang ditindaklanjuti dengan keputusan pangab nomor : kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang pokok-pokok Organisasi prosedur Kepolisian negara RI, maka telah terjadi sesuatu reorganisasi di tubuh Polri.

Sekolah Polisi Negara (SPN)  Purwokerto

SEKOLAH Polisi Negara (SPN) berada di Jalan Mayen Soemarto Purwokerto, luas daerahnya mencapai 168,900 Ha yang terbagi pada 3 tempat. SPN Purwokerto diresmikan pada tanggal 12 Januari 1963 dengan Irup Wakil Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Brigjend Polisi Soemarno, selanjutnya tanggal 12 Januari ditetapkan sebagai hari jadi SPN Cabang Purwokerto dan mendapat restu dari Komandan Jenderal Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan dengan Surat No. Pol. : 858/IV/1978/Kodik tanggal 27 April 1978.

Integrasi Polri kedalam Angkatan Bersenjata

Proses integrasi Kepolisian sebenarnya telah dimulai sejak masa perang kemerdekaan, yaitu dengan dikeuarkannya Penetapan Dewan Pertahanan tanggal 1 Agustus 1947 No. 112 tentang Militerisasi Kepolisian Negara. Hal itu terjadi karena pengaruh situasi revolusi fisik untuk menetang Kolonis Belanda yang ingin menjajah kembali tanah air Indonesia. Selanjutnya dengan diberlakukannya UUD Sementara, maka status Kepolisian mengalami perubahan yaitu menjadi status sipil, disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1958 dan Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960 tentang Peraturan Militersiasi. Sebagai realisasi dari adanya Ketetapan MPRS tersebut, maka dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian No. 13 tahun 1961. Didalam UU tersebut antara lain berisi tentang status dan kedudukan Kepolisian, yaitu dalam pasal 3 berbunyi : “Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata”. Namun dalam penjelasanannya dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara adalah antara sipil dan militer. Dari penjelasan tersebut dapat dinterprestasikan bahwa integrasi pada waktu iu belum sepenuhnya.

 

Restrukturisasi Organisasi Polda Jawa Tengah

RESTRUKTURISASI Organisasi adalah merupakan penyempurnaan kembali secara struktural terhadap suatu organisasi dalam rangka menyesuaian diri dengan perkembangan situasi dan konidsi yang ada. Restrukturisasi Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilaksanakan dengan berbagai alasan dan pertimbangan, antara lain karena adanya pemekaran wilayah pada tingkat pemerintahan daerah yang membuat Satuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi kemungkinan ganggguan kamtibas yang terjadi, kemudan karena adanya peningkatan ancaman dan gangguan kambtimbmas dan kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta penyempurnaan struktur dalam rangka validasi organisasi Polri.