Pembentukan Kesatuan Kepolisian Propinsi Jawa Tengah

Sejarah berdirinya Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan Kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah, Raden Said Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Bersamaan dengan itu, Kepolisian di daerah spontan dibentuk oleh anggotanya masing-masing, seiring dengan dibentuknya pemerintahan daerah. Tanggal 1 Juli 1946 dibentuklah Jawatan Kepolsian Negara berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/SD. Jawatan Kepolisian Negara dipimpin Kepala Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Penetapan ini kemudian dijadikan sebagai tanggal kelahiran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di Jawa Tengah, khususnya di Semarang sebagai ibukota propinsi, semenjak awal kemerdekaan sudah bergelut dengan berbagai pertempuran yang tiada henti. Pada tahun 1946, karena alasan keamanan, ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Karena berbagai pertempuran ini, pembangunan Polisi mengalami kemacetan dan terpaksa tertatih-tatih dalam menata organisasinya.

Berdirinya Kepolisian Propinsi Jawa Tengah diawali dengan terbentuknya Kesatuan Polisi Pekalongan dan Banyumas yang dijadikan sebagai satu kesatuan berdasarkan Surat Keputusan Polisi Karesidenan No. 46/5 Pol tanggal 2 April 1948. Kesatuan Polisi Daerah ini didalamnya terdapat satu kesatuan Komando yang didalamnya mencakup tiga kesatuan yaitu : Kesatuan Kepolisian Banyumas-Pekalongan berkedudukan di Banjarnegara; Kepolisian Distrik Karangkobar, yang merupakan gabungan Polisi dari distrik Karangkobar, Kepolisian di daerah luar kota Pekalongan dan Kepolisian daerah Pemalang; dan Mobrig Banyumas-Pekalongan, sebagai Polisi Keamanan (PK) di wilayah-wilayah Banyumas dan Pekalongan.

Sebagai akibat dari adanya perubahan-perubahan tata usaha pemerintahan, menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tanggal 10 Juli 1948, maka diatur penyebutan Kepala Polisi Propinsi sebagai Pimpinan Kepolisian di tingkat Propinsi, diikuti dengan penyebutan kepada Polisi di masing-masing Karesidenan, Kabupaten, Wilayah dan Sub Wilayah. Ditunjuk sebagai Kepala Polisi Propinsi Jawa Tengah yang pertama kali adalah Komisaris Besar Polisi Jen Muhammad yang menjabat dari tahun 1948 hingga tahun 1950. Di Jawa Tengah, bagian-bagian dari organisasi Kepolisian dari tingkat Propinsi mempunyai bagian-bagian sebagai berikut :

1. Polisi Propinsi dipimpin oleh Kepala Propinsi dan Wakil Kepala Propinsi, mempunyai bagian-bagian, yaitu : Bagian Umum termasuk didalamnya adalah Urusan Kepagawaian, Keuangan dan Perlengkapan; Bagian Pengawas Aliran Masyarakat dan Bagian Reserse Kriminal.

2. Polisi Karesidenan, dipimpin oleh Kepala Polisi Karesidenan, mempunyai bagian-bagian meliputi : Bagian Umum, Bagian Pengawas Aliran Masyarat dan Bagian Reserse Kriminal.

3. Polisi Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Polisi Kabupaten, meliputi bagian-bagian, yaitu : Bagian Umum, Bagian Pengawas Aliran Masyarakat dan Bagian Reserse Kriminal.

4. Polisi Wilayah, dipimpin oleh Kepala Polisi Wilayah, mempunyai bagian-bagian, yaitu : Bagian Umum, Bagian Pengawas Aliran Masyarakat dan Bagian Reserse Kriminal.

5. Polisi Sub Wilayah, dipimpin oleh Kepala Sub Wilayah, mempunyai bagian-bagian yang meliputi : Bagian Umum, Bagian Pengawas Aliran Masyarakat dan Bagian Reserse Kriminal.

Dengan terbentuknya Jawatan Kepolisian Negara pada tanggal 17 Agustus 1950, menyusul dibubarkannya Negara Indonesia Serikat, maka Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Perdana Menteri Sutan Syahrir. Jawatan Kepolisian Negara tersebut meliputi seluruh Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 2 Nopember 1951, Jawatan Kepolsian Negara statusnya berada di bawah tanggung jawab Perdana Menteri kembali, sedangkan Kepala Kepolisian Negara memimpin pelaksanaan tugas Kepolisian sehari-hari.

Sementara itu, setelah Kombes Pol. Jend. Muhammad Suryopranoto ditarik ke Markas Besar Polri di Jakarta oleh KKN, maka berturut-turut Pimpinan Kepolisian di Jawa Tengah dijabat oleh : Kombes Pol. Soekardjo, sebagai Kepala Propinsi Jateng tahun 1950-1951; Kombes Pol. Rijadi, menjabat sebagai Kepala Polisi Propinsi Jateng tahun 1951-1953; Kombes Pol. Ahmad Bastari, menjabat sebagai Kepala Polisi Komisariat Jateng, dari bulan April 1953 hingga Nopember 1959. Pembentukan Komisariat Kepolisian sebagai pengganti Kepolisian Propinsi pada tiap-tiap daerah sementara tingkat I diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 25 Oktober 1958 No. 51/1958 tentang Susunan Kepolisian Negara. Hingga di Jawa Tengah, Jabatan Kepala Polisi Propinsi Jateng berganti dengan nama Kepala Polisi Komisariat Jateng.

Perkembangan Pendidikan Kepolisian di Jawa Tengah

Pada awal tahun 60-an dirasakan adanya kekurangan personel Bintara Polri untuk melaksanakan tugas-tugas Kepolisian Umum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka Menteri Kepala Kepolisian mengeluarkan Ketetapan No. Pol. : 62/SK/MK1961 tanggal 31 Desember 1961 tentang pembangunan SPN (Sekolah Polisi Negara) Cabang di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Salah satu Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Jawa Tengah adalah SPN Purwokerto. Dalam perkembangan selanjutnya telah mulai dibangun beberapa SPN sebagai tempat pendudukan Calon Bintara Polri, dan berdasarkan Surat Keputusan berikutnya, yaitu Surat Keputusan No. Pol. : 61/SK/MK/1952 tanggal 4 Juli 1962 telah didirikan 6 buah SPN baru, dan SPN Banyubiru di Semarang adalah merupakan salah satunya.

Selain perkembangan pendidikan Sekolah Polisi Negara, di Jawa Tengah juga berperan sebagai tempat dalam pembentukan pendidikan untuk membentuk Calon Perwira Polri, yaitu Pendidikan Akademi Kepolisian. Sejarah Akademi Kepolisian dimulai dengan didirikannya Sekolah Polisi Negara Bagian rendah, menengah dan tinggi di Mertoyudan, berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No. Pol. : 12/19/22 tanggal 17 Juni 1946. Peresmian Sekolah Polisi Negara dilakukan oleh Presiden RI Ir. Soekarno, dihadiri oleh Wakil Presiden Drs. Moch Hatta, Panglima Besar Jenderal Soedirman, dan para Menteri serta Pejabat teras Kepolisian RI, pada saat peresmian diangkat sebagai Kepala  Sekolah Polisi Negara RI Pembantu Komisaris Besar Polisi Soebarkah. Pada bulan Desember 1946 tempat pendidikan dipindahkan dari Mertoyudan ke Patihan Yogyakarta dan namanya diubah menjadi Akademi Kepolisian.

Dengan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Pusat Penerintahan Republik Indonesia dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta, diiringi pula oleh perpindahan Akademi Kepolisian ke pusat pemerintahan di Jakarta pada bulan Juli 1950. Pada tanggal 4 Juli 1950 diadakan rapat gabungan antara Djawatan Kepolisian Negara, Dewan Kurator, dan Dewan Guru Besar yang memutuskan pergantian nama Akademi Kepolisian menjadi Perguruan Tinggi Kepolisian disingkat PTIK. Realisasi penggantian nama dimulai pada tanggal 1 September  1950 dengan Surat Keputusan Perdana Menteri No. : 47/JPhIIII/53.

Pada tanggal 20 Agustus 1954 keluar Surat Keputusan Perdana Menteri No. : 87/PM/II/1954 yang mengubah PTIK menjadi 2 (dua) bagian yang disebut Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian, dengan sebutan Bagian Bacaloreat dan Bagian Doktoral dengan lama pendidikan seluruhnya 5 tahun yaitu 3 tahun bagian pertama dan 2 tahun bagian kedua. Bagian Bacaloreat kemudian dijadikan perguruan tersendiri yang dinamakan Akademi Ilmu Kepolisian (AIK) dan pada tanggal 25 Mei 1965 diubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) terpisah dari PTIK dan berkedudukan di Sukabumi, Jawa Barat.

Pertengahan tahun 1965 di Sekolah Angkatan Kepolisian Sukabumi terjadi perubahan prinsipil. Sebagai realisasi Kep. Pres No. 290/1964 tanggal 12 Nopember 1964 tentang integrasi ABRI termasuk Polri. Kemudian ditindaklanjuti dengan Skep Presiden No. 155 dan No. 185/Koti/1965 tentang Integrasi Akademi Angkatan kedalam AKABRI. Sesuai dengan surat keputusan diatas, maka Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965 bertempat di Sukabumi oleh Menpangak Sutjipto Joedodihardjo, dengan angkatan pertama dinamakan Angkatan Batalyon Dharma. AAK ini kemudian berubah menjadi AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indoesia) Bagian Kepolisian pada tanggal 6 Juli 1965. Pendidikan ini ditempuh selama empat tahun. Tahun pertama merupakan pendidikan terintegrasi di AKABRI UDARAT (Umum dan Darat) di Magelang. Sedangkan yang tiga tahun di AKABRI bagian Sukabumi. Sejak tanggal 17 Juni 1969, dengan Keputusan Presiden No.   tahun 1969 sebutan Akabri Bagian Kepolisian diubah menjadi Akademi Kepolisian (Akpol).

Seiring dengan proses pemantapan integrasi ABRI, ada suatu usaha untuk menjadikan AKABRI satu atap di Semarang, Jawa Tengah. Dengan adanya rencana itu, tempat pendidikan AKABRI Bagian Kepolisian di Sukabumi bertukar tempat dengan Sekolah Calon Perwira (Secapa) Polri yang ada di Semarang. Pelaksanaan tukar tempat dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1980, berdasarkan Surat Perintah Jenderal (Danjen) AKABRI No. Sprin/105/IX/1979 tanggal 18 September 1979.

Kepindahan AKABRI Bagian Kepolisian ternyata tidak diikuti oleh AKABRI bagian yang lain, dan mereka tetap tinggal pada tempat masing-masing, karena lokasi latihan sesuai dengan ciri khas angkatan masing-masing. Mulai sejak itu tempat pendidikan Akademi Kepolisian tetap berlokasi di Semarang hingga saat ini.

Integrasi Polri kedalam Angkatan Bersenjata

Proses integrasi Kepolisian sebenarnya telah dimulai sejak masa perang kemerdekaan, yaitu dengan dikeuarkannya Penetapan Dewan Pertahanan tanggal 1 Agustus 1947 No. 112 tentang Militerisasi Kepolisian Negara. Hal itu terjadi karena pengaruh situasi revolusi fisik untuk menetang Kolonis Belanda yang ingin menjajah kembali tanah air Indonesia. Selanjutnya dengan diberlakukannya UUD Sementara, maka status Kepolisian mengalami perubahan yaitu menjadi status sipil, disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1958 dan Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960 tentang Peraturan Militersiasi. Sebagai realisasi dari adanya Ketetapan MPRS tersebut, maka dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian No. 13 tahun 1961. Didalam UU tersebut antara lain berisi tentang status dan kedudukan Kepolisian, yaitu dalam pasal 3 berbunyi : “Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata”. Namun dalam penjelasanannya dinyatakan, bahwa Kepolisian Negara adalah antara sipil dan militer. Dari penjelasan tersebut dapat dinterprestasikan bahwa integrasi pada waktu iu belum sepenuhnya.

Pada tanggal 19 Juli 1963 Presiden mengeluarkan Surat Keputusan no. 148/163 tentang Pembentukan KOTI (Komandi Operasi Tinggi). Inspektur Jenderal Polisi M. Jasin sebagai Sekretaris KOTI mengusulkan sangat mendukung integrasi Polri ke dalam ABRI disebabkan karena berbagai alasan persatuan dan keamanan saat itu (pemberontakan PKI dan menghindari perpecahan di tubuh ABRI). Namun, bagi Polri masalah-masalah teknis, adamisnitrasi , keuangan dan lositik Kepolisian tidak diintegrasikan. Masalah-masalah tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh Polri sendiri kepada Presiden, sedangkan pertanggungjawaban sebagai Angkatan Bersenjata dilakukan kepada Panglima ABRI. Kondisi tersebut berjalan sampai tiga tahun, hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 290 tanggal 12 Nopember 1964. Keppres tersebut berisi tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab Angkatan Kepolisian RI sebagai anggota Angkatan Bersenjata RI. Sejak saat itu barulah terjadi intgrasi secara penuh.

Pada tanggal 14 Pebruari 1964 diadakan reorganisasi di tuuh Angkatan Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan No. Pol. : II/SK/MK/1964. Perubahan ini dilakukan oleh Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Danoekoesoemo sebagai kebijakan pertama setelah diangkat menjadi Menteri/Angkatan Kepolisian. Dalam revisi organisasi ini terjadi penggantian istilah Kepala Polisi yang diganti dengan Panglima Daerah. Sehingga nama Kepala Polisi di tingkat Daerah berganti nama menjadi Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak). Pembagian wilayah Daerah Kepolisian pada tingkat propinsi ini menyelaraskan juga dengan wilayah teritorial dari kesatuan daerah militer oleh TNI Angkatan Darat. Di Propinsi Jawa Tengah, termasuk dalam pembagian wilayah IX Daerah Militer atau Daerah Kepolisian. Sehingga Kepala Kepolisian di Propinsi Jawa Tengah saat itu menggunakan istilah Pangdak IX Jawa Tengah, yang dijabat oleh Brigadir Jenderal Soekahar yang menjabat mulai tanggal 19 Juni 1961 hingga 19 Juni 1964. Istilah Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) IX Jawa Tengah ini masih disandang secara berturut-turut oleh Brigjen Pol. Drs. Ostenrik Tjitrosoenarjo (19 Juni 1964 – 6 Juli 1965), Brigjen Pol. Drs. Sabar Koembino (6 Juli 1965-2 Agustus 1967) dan Mayjen Pol. R. Soemantri Sakimi (2 Agustus 1967 – 4 Desember 1970).

Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK)

Pada perkembangannya, setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969, yang antara lain menetapkan bahwa ada perbedaan tugas kewajiban antara Kepolsian dan Angkatan Perang Republik Indonesia (AKRI). Pendekatan sosial dan urusan keamanan nasional adalah urusan Kepolisian, sedangkan pendekatan pertahanan keamanan nasional adalah urusan Angkatan Perang. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, Polri segera melakukan penyesuaian dalam organisasi. Perubahan struktur organisasi di tingkat pusat (Markas Besar Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) adalah dengan Surat Keputusan Men/Pangak No. Pol. : 20/SK/Pangak/1969 tanggal 17 Pebruari 1969 dan disusul dengan perubahan struktur organisasi Kepolisian di daerah. Kemudian dengan kepungurusan Presiden No. 5/1969 tanggal 1 Juli 1969 kedudukan dan tugas Angkatan Kepolisian dikembalikan sebagaimana mestinya dan diadakan perubahan dengan Panglima Angkatan Kepolsian menjadi Kepala Kepolisian Republik indonesia  disingkat Kapolri, dan adanya penyebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Mabak.

Dalam rangka pelaksanaan Keppres No. 79 tahun 1969 tersebut, perubahan organisasi di lingkungan Kepolisian dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/1970 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI. Pada tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, meliputi :

  1. Eselon Pimpinan
  2. Eselon Staf yang terdiri atas Staf Umum dan Staf Khusus
  3. Eselon Badan Pelaksana Pusat

Pada tingkat Komando utama Kepolsian Indonesia terdiri dari Komando Utama Pusat dan Komandi Utama Kewilayahan. Tngkat Komando Utama Pusat meliputi Komando Samapta, Komando Reserse, Induk Adminitrasi Personel, Komando Logistik dan Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan.

Tingkat Komando Kewilayahahn terdiri dari Komando Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Komando-Komando Daerah Kepolisian (Komdak). Mulai sejak saat itu berlaku penyebutan Komando Daerah Kepolisian (Komdak) dan Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) sebagai pengganti Panglima Daerah Kepolisian. Masa Komdak ini bertahan hingga tahun 1985.

Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK)

Pada perkembangannya, setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969, yang antara lain menetapkan bahwa ada perbedaan tugas kewajiban antara Kepolsian dan Angkatan Perang Republik Indonesia (AKRI). Pendekatan sosial dan urusan keamanan nasional adalah urusan Kepolisian, sedangkan pendekatan pertahanan keamanan nasional adalah urusan Angkatan Perang. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden ini, Polri segera melakukan penyesuaian dalam organisasi. Perubahan struktur organisasi di tingkat pusat (Markas Besar Angkatan Kepolisian Republik Indonesia) adalah dengan Surat Keputusan Men/Pangak No. Pol. : 20/SK/Pangak/1969 tanggal 17 Pebruari 1969 dan disusul dengan perubahan struktur organisasi Kepolisian di daerah. Kemudian dengan kepungurusan Presiden No. 5/1969 tanggal 1 Juli 1969 kedudukan dan tugas Angkatan Kepolisian dikembalikan sebagaimana mestinya dan diadakan perubahan dengan Panglima Angkatan Kepolsian menjadi Kepala Kepolisian Republik indonesia  disingkat Kapolri, dan adanya penyebutan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang disingkat Mabak.

Dalam rangka pelaksanaan Keppres No. 79 tahun 1969 tersebut, perubahan organisasi di lingkungan Kepolisian dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/A/385/1970 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara RI. Pada tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, meliputi :

  1. Eselon Pimpinan
  2. Eselon Staf yang terdiri atas Staf Umum dan Staf Khusus
  3. Eselon Badan Pelaksana Pusat

Pada tingkat Komando utama Kepolsian Indonesia terdiri dari Komando Utama Pusat dan Komandi Utama Kewilayahan. Tngkat Komando Utama Pusat meliputi Komando Samapta, Komando Reserse, Induk Adminitrasi Personel, Komando Logistik dan Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan.

Tingkat Komando Kewilayahahn terdiri dari Komando Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Komando-Komando Daerah Kepolisian (Komdak). Mulai sejak saat itu berlaku penyebutan Komando Daerah Kepolisian (Komdak) dan Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) sebagai pengganti Panglima Daerah Kepolisian. Masa Komdak ini bertahan hingga tahun 1985.

Kepolisian Daerah (Polda)

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan sususnan Organisasi ABRI, yang ditindaklanjuti dengan keputusan pangab nomor : kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang pokok-pokok Organisasi prosedur Kepolisian negara RI, maka telah terjadi sesuatu reorganisasi di tubuh Polri.

Untuk menjabarkan lebih lanjut Keputusan Pangab tersebut, Kapolri telah mengeluarkan Keputusan No. Pol. : Kep/09/X/1984, tanggal 30 Oktober 1964 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Badan-Badan pada tingkat Mabes Polri, dan Keputusan No. Pol. : Kep/10/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang Draft Susunan Personel dan Perlengkapan (DSPP) pada tingkat Mabes Polri. Sedangkan untuk tingkat Kewilayahan telah dikeluarkan Keputusan No. Pol. : Kep/07/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kewilayahan Polri, dan Keputusan No. Pol. : Kep/08/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 tentang DSPP Tingkat Kewilayahan Polri.

Organisasi Kepolisian disusun dengan tipe direktorat berdasarkan lingkup tugasnya. Pada tingkat Mabes Polri terdapat dua deputy yaitu Deputy Kapolri Bidang Operasional dan Deputy Kapolri Bidang Admintrasi. Pada tingkat kewilayahan disebut dengan Kepolisian Daerah (Polda) dan dijabat oleh seorang Kepala Kepoliaian Daerah (Kapolda). Di Jawa Tengah, pejabat Kapolda Jateng mulai dijabat oleh Mayjen Pol. Drs. Moch Sanoesi, yang mulai menjabat sebagai Kapolda Jateng mulai 28 Agustus 1985 hingga 14 Juni 1986. penyebutan nama Kapolda Jateng ini berlangsung hingga sekarang.

Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto

SEKOLAH Polisi Negara (SPN) berada di Jalan Mayen Soemarto Purwokerto, luas daerahnya mencapai 168,900 Ha yang terbagi pada 3 tempat. SPN Purwokerto diresmikan pada tanggal 12 Januari 1963 dengan Irup Wakil Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian Brigjend Polisi Soemarno, selanjutnya tanggal 12 Januari ditetapkan sebagai hari jadi SPN Cabang Purwokerto dan mendapat restu dari Komandan Jenderal Komando Pengembangan Pendidikan dan Latihan dengan Surat No. Pol. : 858/IV/1978/Kodik tanggal 27 April 1978.

Sebelum SPN Cabang Purwokerto berdiri para calon Polisi Polda Jateng di kirim ke SPN Sukabumi, namun sesuai Keputusan Menteri / Kepala Kepolisian Negara Nomor : 62/SK/MK/1961 tanggal 30 Desember 1961 ditetapkan bahwa pada tahun angkatan 1961 secara sertentak didirikan Lembaga pendidikan Polri sebanyak 13 SPN cabang termasuk SPN Cabang Purwokerto. Maka SPN Purwokerto dibangun 1 unit lengkap dengan daya tampung 240 orang siswa, diatas tanah seluas 14,123 ha yang terletak di Kelurahan Purwonegoro Kec. Purwokerto Utara dengan status tanah hak pakai dengan sertifikat No. 9 tanggal 26 Nopember 1981.

SPN Purwokerto merupakan Sekolah Polisi satu-satunya di Polda Jateng, yang mana SPN Purwokerto merupakan sekolah yang menyelenggarkan pendidikan pembentukan dari seorang sipil menjadi Polisi yang mempunyai kemampuan dan kualitas tersendiri. SPN ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan formasi anggota Polisi di Daerah Jawa Tengah, yang secara kuantitas dari tahun ke tahun terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pada awal berdirinya, sekolah ini bernama SPN Cabang Purwokerto-Banyumas pada periode tanggal 12 Januari 1963 sampai dengan 4 Oktober 1963, dan periode 4 Oktober 1963 sampai dengan 1 September 1964 telah berubah nama menjadi SAK (Sekolah Angkatan Kepolisian) Cabang Purwokerto, kemudian pada periode 1 September 1964 sampai dengan 20 Mei 1976 berubah nama lagi menjadi Depot Pendidikan dan Latihan (Deplat) Purwokerto. Namun sejak periode 20 Mei 1976 sampai dengan 10 Pebruari 1986 namanya berubah menjadi Depo Pendidikan dan Latihan (Dodiklat) Dak 009 Purwokerto, dan berikutnya pada periode 10 Pebruari 1986 sampai dengan 1 Maret 1986 menjadi SPN Type A Purwokerto. Kemudian pada periode 1 Maret 1986 sampai dengan 17 Juli 1990 berubah menjadi Sekolah Bintara Polri (Seba Polri) Purwokerto dan pada periode 17 Juli 1990 sampai dengan 2002 menjadi Sekolah Kepolisian Negara Purwokerto, yang terakhir pada tahun 2002 sampai dengan sekarang Sekolah Polisi Negara Purwokerto, untuk saat sekarang KA SPN dijabat oleh……………….

SPN Purwokerto merupakan institusi pendidikan formal Kepolisian dibawah naungan Polda Jateng, dengan jumlah personel 201 yang terdiri dari Pamen : 38 orang, Pama : 42 orang, Ba : 65 orang dan PNS : 56 orang (17 mengajar). Di SPN Purwokerto para siswa calon Bintara dididik. Proses pembinaan dilakukan dengan berbagai peningkatan ketrampilan. Selain itu pendidikan kejuruan bagian Lantas, Binmas, Serse dan penataran Kapolsek serta berbagai kegiatan lainnya. Untuk itu SPN Purwokerto pada saat sekarang mempunyai daya tampung 1.300 siswa untuk setiap tahun ajaran.

Kurikulum SPN Purwokerto mulai tahun 2006 dilakukan dengan pola pendidikan 5-5 artinya 5 bulan PBM (Porses Belajar Mengajar) di SPN dalam waktu 20 minggu dengan 1.000 jam pelajaran, untuk setiap jam pelajaran masing-masing dengan alokasi waktu 45 menit. 1.000 jam pelajaran terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap I adalah Dashara (Pendidikan Dasar Sabhara) dengan alokasi waktu 400 jam pelajaran. Tahap II Pembentukan Dasar Kepolisian dengan alokasi waktu 562 jam pelajaran dan pembulatan alokasi waktu 38 jam, setelah itu baru 5 bulan untuk magang di satuan wilayah, baru kemudian ditempatkan pada kesatuan tugas masing-masing. Jumlah tenaga pendidiknya ada 184 orang.

Pada tahun 2006, animo pada gelombang I ada 3.161 orang dan yang lulus mengikuti pendidikan 940 orang, pada tahun 2006 ada 2 kali penerimaan gelombang II animo pendaftaran 6.027 orang dan lulus masuk pendidikan 5.124 orang, sedangkan untuk gelombang II animo pendaftaran 5.457 orang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan 1.195 orang. Sementara jumlah siswa pada tahun 2007 mencapai 250 orang. Mereka terdiri dari wilayah Jawa Tengah. Metode pengajaran sesuai hanjar, yang meliputi ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, sumbang saran, drill, simulasi dan praktek. Fasilitas pendidikan di SPN Purwokerto terdiri atas 1 gedung utama, kesenian, olah raha, barak siswa, kelas kompi/gabungan, kelas sindikat, ruang makan, perpustakaan, dapur, manage, poliklinik, masjid, senpi, administrasi, kaporlap, bengkel mobil, kopersi, markas penjagaan dan lapangan upacara. Olah raga : sepak bola, halang rintang, tembak senapan/revolver, bola volley, tenis, bulu tangkis dan kolam renang.

Restrukturisasi Organisasi Polda Jawa Tengah

RESTRUKTURISASI Organisasi adalah merupakan penyempurnaan kembali secara struktural terhadap suatu organisasi dalam rangka menyesuaian diri dengan perkembangan situasi dan konidsi yang ada. Restrukturisasi Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah dilaksanakan dengan berbagai alasan dan pertimbangan, antara lain karena adanya pemekaran wilayah pada tingkat pemerintahan daerah yang membuat Satuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyesuaian untuk mengantisipasi kemungkinan ganggguan kamtibas yang terjadi, kemudan karena adanya peningkatan ancaman dan gangguan kambtimbmas dan kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah serta penyempurnaan struktur dalam rangka validasi organisasi Polri.

Restrukturisasi ini dimulai dengan adanya penyempurnaan struktur organisasi Polda Jawa Tengah sebagai Polda Tipe A berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/14/XII/1993 tanggal 31 Desember 1993 dengan pengembangan kesatuan dan validasinya berupa penyempurnaan pokok-pokok beserta daftar susunan personel dan perlengkapan badan-badan pada tingkat kewilayahan Polri, yang diwujudkan pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Wilayah (Polwil) dan Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) serta pada tingkat Kepolisian Resor dan Resor Kota (Polres dan Polresta).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Pangab Nomor : Kep/06/XX/1966 tanggal 10 September 1996 tentang Likuidasi Polda dan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/08/IX/1996 tentang Pengesahan Pembentukan Polda Jawa Tengah dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dalam realisasinya dilakukanlah pemisahan Polwil Daerah Istimewa Yogyakara menjadi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka sejak saat itu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta telah berdiri sediri dan terpisah dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Dengan menimbang pembentukan organisasi satuan kewilayahan Polri yang dilakukan dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemerinta daerah, ancaman kamtibmas, jumlah penduduk, kondisi geografis serta keadaan lingkungan lainnya serta dengan adanya pemekaran wilayah kabupaten, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi Polri kewilayahan, demi terselenggaranya koordinasi yang harmonis dan terlaksananya tugas pokok Polri secara maksimal sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, maka dilakukanlah penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Okober 2002, telah dilakukan pengembangan kesatuan kepolisian daerah Jawa Tengah menjadi Polda Tipe A1. Dengan diwujudkan pada tingkat Mapolda, tingkat Polwil, tingkat Polres (Polres A1, Polres A1K, Polres A2, Polres B1, Polres B2, Polres Persiapan), Tingkat Polsek (Polsek A, Polsek B1, Polsek B2 dan Polsek persiapan). Berkaitan dengan itu, secara bertahap dilakukan perubahan dan validasi terhadap Kepolisian-kepolisian Resor (Polres), likuidasi Kepolisian Wilayah (Polwil) dan pembentukan Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) di jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yaitu :

    1.Pembentukan Polres Semarang Persiapan
    2.Pembentukan Polres Pekalongan Persiapan
    3.Perubahan nama Polres Slawi menjadi Polres Tegal
    4.Likuidasi Polwil Semarang
    5.Pembentukan Polres Semarang Timur Persiapan
    6.Pembentukan Polres Semarang Selatan Persiapan
    7.Pemekaran Wilayah Hukum Polwil Pati
    8.Peningkatan status Poltabes Semarang menjadi Polwiltabes Semarang
    9.Peningkatan Status Polres Persiapan Semarang dan Polres Persiapan Pekalongan menjadi Polres Definitif
    10.Peningkatan status Polres Kota Surakarta menjadi Poltabes Surakarta
    11.Peningatan Polres Persiapan menjadi Polres Definitif : Polres Semarang Timur, Polres Semarang Selatan, Polres Semarang Barat.

Selain perubahan-perubahan struktur dan validasi terhadap kesatuan-kesatuan kewilayahan di jajaran Kepolsiah Daerah Jawa Tengah, maka Kepolisian Daerah Jawa Tengah juga mulai melakukan penyesuaian maupun perubahan dan organisasinya diantaranya dengan pembentukan Satuan Organisasi Den 88 Anti Teror Tingkat Polda. Pembentukan ini didasarkan pada Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/11/III/2006 tanggal 21 Maret 2005 dalam rangka untuk menghadapi tindak pidana terorisme yang merupakan kejahatan bersifat multi dimensional dan dengan modus operandi yang telah menggunakan dan memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi serta dukungan dana yang besar, sehingga diperlukan upaya dan tindakan yang lebih khusus dari aparat Kepolisian. Pembentukan Detasemen 88 Anti teror/Den 88 AT Polda Jawa Tengah ini karena sebelumnya kedudukannya masih di bawah Direktorat Reserse dan Kriminal (Dit Reskrim) Polda Jateng. Dengan pembentukan ini maka Kepala Detasemen (Kaden) 88 Anti Teror/AT langsung berkedudukan dibawah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Seiring dengan pembentukan ini, dilakukan pula penataan organisasi tata kerja dan Daftar Susunan Perlengkapan Personel (DSPP) yang khusus pula pada tingkat Polda.

Selanjutnya, berkaitan dengan adanya perubahan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 yang disempurnakan dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/711/2005 tanggal 31 Januari 2005, maka dilakukanlah penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan organisai pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polda). Dalam pelaksanaannya pada lingkup Inspektorat dan Pengawasan Daerah (Itwasda) dilakukan pembentukan Sub Bagian pengaduan Masyarakat (Subbag Dumas) dalam rangka menampung aspirasi masyarakat terhadap kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Sementara itu pula, berkaitan dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/19/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang perubahan atas Sub Lampiran II a1 Lampiran A Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 0,7 Oktober 2002 tentang Daftar Susunan Personel dan Eselonisasi Jabatan Direktorat Narkoba pada Polda Tipe A1, A2 dan B1, maka dilaksanakan penyesuaian terhadap jabatan Direktur Narkoba (Dir. Narkoba) Polda Jateng, yang sebelumnya dijabat dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dengan golongan eselon IIB  dirubah menjadi pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) dengan golongan Eselon II B1, sedangkan para pejabat dibawahnya menyesuaikan dirubah pangkat dan golongannya setingkat lebih tinggi.

Website Resmi Kepolisian Daerah Jawa Tengah