•    Polrestabes Semarang = 024 - 8444444   
       Polresta Surakarta = 0271 - 716198   
       Polres Semarang = 024 - 6925666   
       Polres Kendal = 0294 - 382110   
       Polres Demak = 0291 - 685110   
       Polres Salatiga = 0298 - 326710   
       Polres Banyumas = 0281 - 622259   
       Polres Cilacap = 0282 - 544230   
       Polres Banjarnegara = 0286 - 592110   
       Polres Purbalingga = 0281 - 891110   
       Polres Pekalongan Kota = 0285 - 421692   
       Polres Pekalongan = 0285 - 382028   
       Polres Tegal Kota = 0283 - 356016   
       Polres Tegal = 0283 - 492003   
       Polres Brebes = 0283 - 671110   
       Polres Pemalang = 0284 - 325038   
       Polres Batang = 0285 - 391074   
       Polres Pati = 0295 - 381610   
       Polres Kudus = 0291 - 438110   
       Polres Jepara = 0291 - 591110   
       Polres Rembang = 0295 - 691110   
       Polres Grobogan = 0292 - 421110   
       Polres Blora = 0296 - 525110   
       Polres Sukoharjo = 0271 - 592484   
       Polres Klaten = 0272 - 321234   
       Polres Boyolali = 0276 - 321110   
       Polres Karanganyar = 0271 - 495110   
       Polres Sragen = 0271 - 891510   
       Polres Wonogiri = 0273 - 321510   
       Polres Magelang Kota = 0293 - 313134   
       Polres Magelang = 0293 - 788787   
       Polres Purworejo = 0275 - 321110   
       Polres Kebumen = 0287 - 382110   
       Polres Temanggung = 0293 - 491110   
       Polres Wonosobo = 0286 - 321110   
Minggu, 07 March 2021

   
PPID
 
 
 
polair
 
   
Peta Jawa Tengah
   
   
KATA-KATA BIJAK
 
"Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi".
 
   
PENGUNJUNG
 
Visitors : 20810 Org
Hits : 89269 hits
Month : 960 Users
Today : 53 Users
Online : 1 Users

 
   
LINK-LINK
   indonesia.go.id
 dephan.go.id
 kpk.go.id
 jatengprov.go.id
 kejaksaan.go.id
 Pengadilan Tinggi Jateng
 tni.mil.id
 Dinhubkominfo Jateng
 Polri
 depkominfo
 Humas Polri
 Polrestabes Semarang
 Gugus Tugas Penanganan Covid19
 Jateng Tanggap Covid19
 
   
LINK SUBDOMAIN
 
coba nama
coba nama
 
   
INFORMASI PUBLIK
  Tata Cara Permohonan Informasi Publik
[ dikirim oleh Bid Humas Polda jateng ]

Penunjukan Pejabat PID Bid TIK Polda Jateng
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda, Satker dan Satwil
[ dikirim oleh Bid Humas Polda Jateng ]

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polsek/Ta Polda Jateng
[ dikirim oleh Bid Humas Polda Jateng ]

Jumlah Permohonan Informasi yang diterima Badan Publik Polda Jawa Tengah
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi permohonan informasi
[ dikirim oleh Bid Humas Polda Jateng ]

Jumlah Permohonan Informasi yang dipenuhi atau ditolak Badan Publik Polda Jawa Tengah
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Alasan Penolakan Permohonan Informasi
[ dikirim oleh Bid Humas Polda Jateng ]

Data SITE REPEATER yang dimiliki oleh Polda Jateng
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Informasi Yang Dikecualikan
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Tugas dan Fungsi PPID Badan Publik
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Profil Singkat Organisasi PPID
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Struktur PPID
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Layanan Permohonan Informasi Online
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Laporan Layanan Informasi Publik 2020
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Daftar Informasi Publik Th. 2020
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Daftar Informasi Publik Th. 2019
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

Daftar Informasi Publik Th. 2018
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

MoU INI dengan Polda
[ dikirim oleh Bid TIK Polda Jateng ]

 
 
       Berita
 
 
Isi Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Kasus UU ITE
Bid Humas Polda Jateng , 23/02/2021, 09:54 WIB  dibaca -   Bagikan

 
Polda Jateng – Tribratanews.jateng.polri.go.id | Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.
Surat Edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit pada Jumat, 19 Februari 2021.

Dalam Surat Edaran tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital.

“Maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,” harap Kapolri dalam Surat Edaran tersebut.

Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaskud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif.

Penyidik Polri pun diminta memedomani hal-hal sebagai berikut:

a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.

b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.

c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.

d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.

e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.

g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.

h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.

j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.

k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

“Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri,” tegas Kapolri dalam Surat Edaran.


 
   
 
    
Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan

Powered by Teknologi Informasi Polri Polda Jateng © 2010, untuk jateng.polri.go.id
Situs ini akan lebih maksimal berjalan pada resolusi 1024 x 768 dan dengan Browser IE 5+